Angka Kemiskinan di Manipulasi, Rakyat Miskin Datangi BPS

Jakarta (14/09/08)-berdikarionline: sekitar 3000 massa dari Dewan Pimpinan Nasional- Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPN-SRMI) menggelar aksi massa di kantor Biro Pusar Statistik (BPS) dan kantor Departemen Sosial (Depsos), di Jakarta. Massa yang didominasi ibu-ibu dan membawa serta anaknya ini, mendapat dukungan solidaritas dari buruh dan mahasiswa, yakni Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Dalam aksi itu, massa memprotes data yang dikeluarkan BPS mengenai angka kemiskinan Indonesia, yang jelas-jelas sangat berbeda dengan fakta dilapangan. Dika Mumammad, ketika dikonfirmasi berdikari-online mengatakan, data yang dikeluarkan BPS sangat tidak akurat, dan terkesan menjadi alat -kepentingan pemerintah. Akibatnya, banyak orang miskin yang seharusnya mendapatkan dana BLT malah tidak terdaftar dan terkesan diabaikan oleh pemerintah. Untuk penyaluran BLT tahun ini misalnya, tegas Dika, "data yang menjadi acuan BPS masih pada data tahun 2005; padahal, angka kemiskinan terus bertambah dan data tahun 2005 sendiri sudah banyak diprotes berbagai kalangan karena tidak akurat". SRMI menuntut, agar pemerintah segera melakukan pendataan ulang tentang angka kemiskinan, dengan melibatkan lembaga independen, LSM, organisasi massa, dan masyarakat. Selama proses pendataan berlansung, proses penyaluran BLT memakai ukuran yang disebutkan oleh Bank Dunia. Jika ada kekurangan anggaran karena penerima BLT membengkak, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif pendanaan, seperti keuntungan dari migas dan tambang, penghapusan utang luar negeri, menarik surat obligasi (BLBI), dan lain-lain. Selain BLT, massa juga mempersoalkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNPM-M, raskin, dana BOS, dan program social lainnya, yang menurut pengunjuk rasa tidak sampai ketangan rakyat miskin. Dana-dana tersebut, selain banyak dikorup oleh birokrasi pemerintahan (pusat sampai RT/RW), juga sangat susah memperolehnya karena berbagai keruwetan birokrasi yang disengaja oleh pemerintah. Bagi SRMI, program pemerintah seperti BLT, KUR, PNPM-M, Raskin, dana BOS, tidak akan sanggup menghapuskan kemiskinan, karena cakupan program tersebut jauh lebih kecil ketimbang dampak ekonomi akibat kebijakan ekonomi pemerintah yang pro-pasar (Neoliberalisme). Sehingga diperlukan sebuah solusi strategis, terutama langkah penyelamatan terhadap seluruh kekayaan alam kita; minyak, gas, batubara, mineral, hasil hutan, pertanian, dan lain-lain. Pemerintah harus berani mengambil alih (kontrol) terhadap sumber-sumber kekayaan alam yang sifatnya strategis dari kepemilikan asing, dan merumuskan haluan ekonomi baru, yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat. Setelah menyampaikan tuntutannya, massa bergerak kekantor Departemen Sosial (Depsos) untuk menyampaikan tuntutan yang sama. (Rh)