Warga Serahkan Data Korban Penggusuran kepada Menkokesra

Selasa, 04 November 2003 | 12:04 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Korban penggusuran memberikan data terbaru mengenai jumlah korban kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Jusuf Kalla, Selasa (4/11). Mereka adalah gabungan warga Jembatan Besi, Kampung Baru dan Kampung Anyar, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Hal tersebut disampaikan Marlo Sitompul, Koordinator Persatuan Rakyat Tergusur kepada Tempo News Room, Selasa (4/11).

Menurut Marlo, data ini penting sebagai panduan bagi kantor Menkokesra untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar menjadi korban gusuran. “Mereka juga akan melakukan verifikasi mengenai kebenaran data yang kami berikan,” katanya.

Sebelumnya bantuan kemanusiaan yang diberikan pemerintah kepada korban penggusuran yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta melalui Menkokesra ini, telah mulai dibagikan Jumat (31/10). Namun terjadi kesalahan dalam pembagian. Bantuan justru diberikan kepada warga RT 04 dan 06/RW 14 Cengkareng Timur yang bukan korban penggusuran.

Data berisi daftar kepala keluarga yang menjadi korban penggusuran. “Ada 319 kepala keluarga dari Jembatan Besi, 411 kepala keluarga dari Kampung Baru dan 250 kepala keluarga dari Karang Anyar,” jelas dia. Jumlah ini sudah benar-benar diperas, dan didata ulang untuk menghindari pihak-pihak yang menerima paket bantuan dobel.

Paket tersebut rencananya berisi beras 30 liter, 2 helai selimut, 1 buah sarung dan uang sejumlah Rp 300 ribu.

Sedangkan penyelewengan paket bantuan sebanyak 290 buah yang telah dicairkan oleh Dinas Sosial Jakarta Barat sebelumnya, akan diusut tuntas. “Itu janji Menkokesra ketika kami temui kemarin,” kata Marlo.

Selain menindak tegas jajarannya yang terindikasi menyelewengkan bantuan kemanusiaan itu, Menkokesra juga berjanji untuk mencairkan dana bantuan selanjutnya secara bertahap. Sebelumnya, mereka akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Jakarta Barat beserta warga. Warga akan menjadi pihak yang mengawasi secara langsung jalannya pembagian bantuan tersebut. “Ini menjadi solusi terbaik yang telah disepakati dalam pertemuan kemarin,” kata Marlo.

Mekanisme kontrol memang sama sekali tidak ada dalam penyaluran bantuan kemanusiaan sebelumnya. “Pemerintah selalu bilang, korbannya mana. Sekarang, korbannya langsung yang menjadi pengawas,” jelas dia.