Senin, 12/07/2004 12:42 WIB
500 Rakyat Miskin DKI Demo Tuntut Sutiyoso Nonaktif
Woro Swasti - detikNews

Jakarta - Sekitar 500 rakyat miskin DKI Jakarta berdemo ria menuntut Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dinonaktifkan. Sebab statusnya sebagai sebagai tersangka kasus penutupan kantor PDI 27 Juli 1996.

Demonstran tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota, Laskar Pemuda Rakyat Miskin, Serikat Becak Jakarta, dan Urban Poor Consortium (UPC). Mereka mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat pukul 12.00 WIB, Senin (12/7/2004).

Mereka menuntut sutiyoso dinonaktifkan karena tidak lagi pantas memimpin ibukota. Sutiyoso yang menjadi tersangka 27 Juli yang menelan banyak korban dinilai tidak berbeda dengan Gubernur NAD Abdullah Puteh yang harus dinonaktifkan karena kasus dugaan korupsi.

Massa menduduki setengah badan jalan. Mereka membawa poster bertuliskan "Sutyiyoso koruptor kelas kakap", "Gusur Sutiyoso", dan "Penjarakan Sutiyoso bersama Sumanto".

Demonstran juga membawa spanduk, antara lain bertuliskan "Pecat Sutiyoso", dan "Abdullah Puteh + Sutiyoso = nonaktif".

Selain berorasi, rombongan demonstran dimeriahkan pemain kuda lumping dan penari topeng. Mereka beratraksi sambil diiringi musik tradisonal betawi. Sedangkan sebagian besar demonstran beristirahat sambil nonton.

Dalam rilisnya disebutkan dosa-dosa besar Sutiyoso yang berupa pelanggaran HAM berat. Antara lain menggusur kurang lebih 40 kampung miskin dengan korban lebih 260.000 jiwa. Kemudian menggaruk penarik becak dengan korban lebih dari 20.000 jiwa. Selanjutnya ada lebih dari 50.000 pedagang kaki lima terampas dagangannya.

Sutiyoso yang berstatus tersangka kasus 27 Juli sudah kehilangan kepercayaan rakyat dan kehormatannya sebagai gubernur. Sehingga penonaktifan Sutiyoso mutlak dilakukan saat ini juga.

Sebab tidak layak suatu ibukota dipimpin seorang tersangka kasus pelanggaran HAM berat. Antara lain karena kesibukan Sutiyoso untuk menghadapi proses penyelidikan dan persidangan nantinya akan membuat Jakarta semakin salah urus.

Kedatangan demonstran ke DPRD dikarenakan DPRD memegang peranan penting dalam pemberhentian gubernur berdasarkan UU 22/1999 tentang pemda.

Sebagai tindak lanjut penonaktifan Sutiyoso nanti, maka harus segera dilaksanakan pemilihan gubernur secara langsung oleh seluruh warga DKI Jakarta yang diselenggarakan lembaga independen. (sss/)